Catatan Sejarah ini dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka, Komunitas Telinsong Budaya mengumpulkan catatan dari beberapa buku diantaranya Gedenkboek Billiton 1852-1927, Tweede Deel ‘S-Gravenhage Martinus Nijhoff yang ditulis pada tahun 1927
TANJUNGPANDAN DI MASA KOLONIAL
Perkembangan Kota Tanjungpandan di masa kolonial dijelaskan panjang lebar dalam buku Gedenkboek Billiton 1852-1927 dan dibuktikan dengan peninggalan budaya kolonial seperti Emplassemen dan Juliana Park di Tanjungpendam, Hoofdkantoor (sekarang Barata Dept Store), Landraad (Kantor Dinas Pendidikan), Holand Indische School (SMPN 1 Tanjungpandan) atau gedung Societet.
Perkembangan kota Tanjungpandan masa kolonial diperkirakan mulai dari pertengahan abad XIX –ketika timah mulai dieksplorasi hingga pertengahan abad XX –akhir masa pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Gedung Societeit. yang terletak di ujung utara pertemuan jalan Gegedek dan Jalan Endek sekarang .Gedung soceiteit semula milik ibu Hong Chong Chun. Selain itu ada gedung societeit lain yang dibangun pada tahun 1871. Menurut keterangan masyarakat pada tahun 1918 pernah menjadi pos jaga militer.
Selain pengaruh kolonial, budaya Tionghoa juga mewarnai perkembangan kota seperti Klenteng Hook Tek Che yang dibangun pada tahun 1868 dan rumah Kapiten China Hong Chon Chun (Ho A Jun) yang terletak di jalan Soceiteit Straat (sekarang Jalan Endek). Rumah ini terdiri dari aula dan 8 kamar dilengkapi 8 jendela samping, 7 jendela depan, 1 buah pintu besar dan 2 pintu belakang. Selain sebagai rumah tinggal juga berfungsi sebagai kantor Kapiten Cina dan perkumpulan sosial kaum elit Tionghoa Chung Hwa Hui
Jumlah penduduk Tionghoa dari tahun 1856 sampai 1866 meningkat dari 627 menjadi 2724. Umumnya berasal dari daerah Tiongkok Selatan yang didatangkan oleh Maatschappij sebagai imigran bebas. Selain ikatan kontrak mereka juga diikat dengan pemakaian candu sehingga tahun 1857 hak tunggal penjualan candu dikelola oleh orang Tionghoa.
Perkumpulan ini juga mendirikan sekolah Chung Hua. Pada bulan Mei 1937 dibangun sekolah Tionghoa lain yakni Sekolah Kien Shien yang menjadi lembaga pendidikan Cina terbesar di Tanjungpandan. Di sebelah barat gedung terdapat bekas panggung terbuka tempat orang-orang Cina menggelar kesenian tradisional pada hari-hari besar Konghucu. Sekolah Kien Shien dalam bahasa Hou Kien bermakna “ bangun baru” yang bertujuan untuk kemajuan .
Keberhasilan ekspedisi pertambangan akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Belitung terutama ketika dikelola oleh perusahaan GMB (Gemeenschapplijke Mijnbowmaatscppij Billiton )
Sekian lama dibawah pengaruh Belanda, pada tanggal 10 April 1942 sejumlah 2000 orang tentara Jepang mendarat di Tanjung Pandan dengan menggunakan perahu motor dan kapal tunda. Jepang berupaya untuk membumi hanguskan hal-hal yang terkait dengan administrasi dan produksi Belanda termasuk menenggelamkan kapal keruk, tambang dalam Kepala Kampit dengan sengaja dibanjiri sehingga tidak dapat beroperasi. Pada Tahun 1943 terdapat 23 lokasi tambang dengan produksi 633 ton sedangkan dalam tahun 1945 tinggal bekerja 6 tambang saja dengan penurunan produksi yang sangat drastis yakni hanya 51 ton.
Pada saat pemerintahan kolonial Belanda masih menerapkan secara mutlak sistem sentralisasi dalam pemerintahan yaitu Goweten dikepalai Residen, Afdelingen dikepalai oleh Asisten Residen dan Onder Afdelingen dikepalai oleh Controlleur dan pada abad XVIII itu pula khususnya pada periode pemerintahan VOC tahun 1722 termasuk periode pemerintahan Daendless tahun 1808 dan Raffles tahun 1811 diperkenalkan nama-nama pangrehpraja seperti Bupati, Patih, Camat dan Lurah/Kepala Desa.
Selanjutnya dikenal sistem desentralisasi dalam pemerintahan di Indonesia saat diterbitkannya Desentralisasi Wet 1903, yang kemudian setelah 19 tahun diubah dengan Bestuurhervorming Wet yang mengenai tiga tingkat daerah otonom yaitu provinsi (provinsi ordonansi) kabupaten (regensche ordonansi) dan kota (staatsgmente ordonansi). Berdasarkan acuan landasan hukum diatas dengan Staatsblad (STBL) 1933 No.565 Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan menjadi Residentie en Orderherichgheiden dengan pulau utama Bangka sebagai Residen dan Belitung sebagai Onder Afderlingen yang dipimpin oleh Asisten Residen
TANJUNGPANDAN DI AWAL KEMERDEKAAN
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia baru diterima oleh Pemerintah Belitung pada tanggal 6 September 1945 yang dikirim oleh Residen Bangka Belitung (Masjarif) kepada Demang KA.Latif yang bertindak sebagai Wakil Pemerintah Guntyo di Tanjungpandan. Keterlambatan maklumat Proklamasi Kemerdekaan ini mengundang persepsi negative terhadap kepemimpinan Demang KA.Latif
Pada tanggal 29 September 1945. K.A. Latif digantikan oleh Muhammad Jusuf dari Bangka sebagai pejabat pemerintah Jepang di Pangkal Pinang (disebut Busyuzityo) yang berpangkat Departements Hoofd. Namun masyarakat menilai, Mohammad Joesoef masih memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kemerdekaan Republik Indonesia seperti pendahulunya.
Pada tanggal 16 Oktober 1945, Bunsyuzityo mengundang dan mengumpulkan semua pegawai pemerintah untuk kemudian mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu semua pegawai pemerintah mengangkat sumpah sebagai pegawai Republik Indonesia. Inilah tonggak pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan di Belitung
Akhirnya K.A. Mohammad Joesoef memutuskan untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia di Tanjungpandan pada tanggal 16 Oktober 1945 bertempat di gedung Sekolah Holland Indische School (HIS) yang sekarang SMP Negeri 1 Tanjungpandan dan dilanjutkan dengan pembentukam Komite Nasional Indonesia esok harinya tanggal 18 Oktober 1945 di tempat yang sama. Pada saat yang sama mendarat pesawat terbang Catalina di Pelabuhan Tanjungpandan (muara sungai Cerucuk) yang membawa pegawai NV.GMB Verschure dan Van der Berg.
Selain sebagai pusat pemerintah dan pusat kendali produksi pertambangan, Tanjungpandan juga menjadi bagian sejarah pergerakan politik di Pulau Belitung dari organisasi Muhammadiyah (1924-1950), Partai Nasional Indonesia (1928-1943), Partai Indonesia Raya (1937-19430) hingga Noeroel Islam (1937-1943).
Tanggal 21 Oktober 1945, kapal HMS Admiral Tromp, yang dinakhkodai oleh Kolonel Laut Stamp mendarat di Pelabuhan Tanjungpandan. Dalam kapal tersebut ikut serta tentara NICA (Nederlands Indies Civiel Administration) yang dipimpin oleh Mayor Textor. Tentara NICA langsung menduduki kantor polisi, kantor telegraf, tangsi militer, rumah sakit dan menjaga tempat-tempat strategis lainnya. Pendaratan ini memicu perlawanan. Pada bulan November 1945 pergerakan fisik semakin tidak bisa dihindari. Sejumlah tokoh dari Sjuk antara laini Mad Daud Malik, Muhani Mahran, Kulup Kamarudin, R.Margono terlibat dan menggelorakan pertempuan dan terkonsentrasi ke Tanjungpandan.
Pasca pergerakan fisik, Tanjungpandan masih menjadi bagian dari kegiatan pergerakan politik seperti Partai Indonesia Muda (1946-1951) Panitia Moektamar Rakyat Indonesia (PAMORI) yang diketuai oleh Dr.Marsidi Joedono, Persatuan Kaum Buruh Indonesia atau PERBAKI Belitung (1945-1947) dipelopori oleh Dr.Marsidi Joedono, Latumenten, Asim Idris, Billiton Raad atau Dewan Belitung (1946-1948 )
Kota Tanjungpandan melewati berbagai pergolakan sebelum akhirnya suasana kota menjadi kondusif. Sekitar tahun 1951 Bung Karno dan Bung Hatta mendarat di Pelabuhan Udara Buluh Tumbang. Selama berada di Tanjungpandan, Bung Karno sempat berorasi di Gedung Nasional sementara Bung Hatta meresmikan Pabrik Keramik.
Tanjungpandan berkembang karena memiliki infrastruktur layaknya kota pesisir dan menjadi pusat administrasi dan pusat pertumbuhan di Pulau Belitung. Selain Dipati, Tanjungpandan merupakan kepanjangan dari pemerintah yang berpusat di Bangka.
TANJUNGPANDAN PUSAT PEMERINTAHAN
Penyelenggaran Pemerintahan dari tahun 1950 hingga tahun 2002 (Pembentukan Provinsi Bangka Belitung), Pulau Belitung termasuk Daerah Tingkat II Sumatera Selatan yang beribukota di Tanjungpandan. Pada awalnya terdiri dari 4 wilayah kecamatan, yaitu :
1. Kecamatan Tanjungpandan
2. Kecamatan Manggar
3. Kecamatan Gantung
4. Kecamatan Membalong
Sampai tahun 1971, masyarakat Belitung sangat mengenal dan terikat dengan tiga unsur pokok (Tritunggal) sebagai sesepuh masyarakat desa yaitu Lurah, Penghulu dan Dukun, yang masing-masing mempunyai tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat desa. Pada tahun 1924 mulai dibentuk kelurahan sampai batas tertentu adalah otonomi dimana Belitung Barat terdiri dari 28 kelurahan dan Kewedanaan Belitung Timur dengan 20 kelurahan .
Isu membentuk wilayah pemerintah yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan pernah muncul ketika mengusulkan membentuk negara federal BABERI (Bangka Belitung Riau). Untuk kepentingan tersebut dikirim utusan untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada tahun 1949 yakni Saleh Achmad dan Dr. Lim Chai Lie dari Bangka serta Kiai Agus Yusuf dari Belitung, bersama dengan wakil negara bagian lainnya serta wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada masa pemerintahan RIS, KA.Yusuf yang menjabat sebagai Demang (Bupati) bersama Tjhang Tjin Kon mewakili Bangka Belitung dalam delegasi RIS di Konferensi Meja Bundar di Denhaag Belanda, pada tanggal 27 Desember 1949. Sebagai Wakil Kepala Daerah Belitung diangkat Prof.Dr.H.Marsidi Joedono. Selain Joedono (orang tua dari Billy Joedono Mantan Ketua BPK era Presiden Soeharto), jabatan Wakil Kepala Daerah dikekal dengan sebutan Bupati Muda (dijabat Panjaitan) dimasa pemerintahan Bupati Hanandjudin, dan kini (periode 2004-2009) disebut Wakil Bupati.
Namun demikian, setelah pengabungan dengan NKRI, status Bangka Belitung terdegradasi turun menjadi Kabupaten, karena Perpu No.3/1956 menghapuskan status Keresidenan dan melalui UU Darurat No.4 Tahun 1956, Bangka Belitung digabungkan menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Selatan.
Masa Ke-Dipati-an telah berakhir, sejumlah Kepala Daerah telah menjadikan Kota Tanjungpandan sebagi pusat pemerintah dan yang pasti tidak lagi di Kampong Raje. Kekhawatiran terhadap muncul “kerajaan kecil “ di otonomi daerah memang selalu ada. Namun mereka yang telah berbuat sudah layak kita hargai , yang salah diperbaiki yang benar ditauladani. Kami, Komunitas Telinsong Budaya hanya mengumpulkan dengan segala hormat catatan ini pun masih butuh koreksi. Kami menghargai dan mentauladani pemimpin kami, para Bupati maupun pejabat Bupati yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah di Pulau Belitung.
1. Adji Murod (1950-1952)
2. Mustafa Ratu Tunggal (1953-1954)
3. Oemar Said (1955)
4. Zainal Abidin Pagar Alam (1955-1958)
5. Raden Abdullah (1959-1960)
6. Raden Sumbadjie (1960-1961)
7. Wahab Adjis (1951-1967)
8. Letkol (Purn) TNI AU H.Achmad Sanusi Hananjuddin (1967-1972)
9. Koesnio Hadi (1973-1977)
10. Datuk Lela Siregar, SH (1977-1978)
11. Mas Sofyan (1978-1980)
12. Cholil Aziz, SH (1980-1981
13. Kolonel (Czi) H.Soemarsono (1981-1986)
14. Kolonel (Czi) H.AS.Kristyanto (1986-199
15. Letkol Inf Urip TP.Alam (1991-24 Sep 1998)
16. Nang Ali Solichin (24 Sep 1998- 6 Maret 1999)
17. Ishak Zainudin, Bsc (1999 – 26 Februari 2004)
18. Ir.H.Darmansyah Husein (2004-2009)
TANJUNGPANDAN DI MASA KOLONIAL
Perkembangan Kota Tanjungpandan di masa kolonial dijelaskan panjang lebar dalam buku Gedenkboek Billiton 1852-1927 dan dibuktikan dengan peninggalan budaya kolonial seperti Emplassemen dan Juliana Park di Tanjungpendam, Hoofdkantoor (sekarang Barata Dept Store), Landraad (Kantor Dinas Pendidikan), Holand Indische School (SMPN 1 Tanjungpandan) atau gedung Societet.
Perkembangan kota Tanjungpandan masa kolonial diperkirakan mulai dari pertengahan abad XIX –ketika timah mulai dieksplorasi hingga pertengahan abad XX –akhir masa pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Gedung Societeit. yang terletak di ujung utara pertemuan jalan Gegedek dan Jalan Endek sekarang .Gedung soceiteit semula milik ibu Hong Chong Chun. Selain itu ada gedung societeit lain yang dibangun pada tahun 1871. Menurut keterangan masyarakat pada tahun 1918 pernah menjadi pos jaga militer.
Selain pengaruh kolonial, budaya Tionghoa juga mewarnai perkembangan kota seperti Klenteng Hook Tek Che yang dibangun pada tahun 1868 dan rumah Kapiten China Hong Chon Chun (Ho A Jun) yang terletak di jalan Soceiteit Straat (sekarang Jalan Endek). Rumah ini terdiri dari aula dan 8 kamar dilengkapi 8 jendela samping, 7 jendela depan, 1 buah pintu besar dan 2 pintu belakang. Selain sebagai rumah tinggal juga berfungsi sebagai kantor Kapiten Cina dan perkumpulan sosial kaum elit Tionghoa Chung Hwa Hui
Jumlah penduduk Tionghoa dari tahun 1856 sampai 1866 meningkat dari 627 menjadi 2724. Umumnya berasal dari daerah Tiongkok Selatan yang didatangkan oleh Maatschappij sebagai imigran bebas. Selain ikatan kontrak mereka juga diikat dengan pemakaian candu sehingga tahun 1857 hak tunggal penjualan candu dikelola oleh orang Tionghoa.
Perkumpulan ini juga mendirikan sekolah Chung Hua. Pada bulan Mei 1937 dibangun sekolah Tionghoa lain yakni Sekolah Kien Shien yang menjadi lembaga pendidikan Cina terbesar di Tanjungpandan. Di sebelah barat gedung terdapat bekas panggung terbuka tempat orang-orang Cina menggelar kesenian tradisional pada hari-hari besar Konghucu. Sekolah Kien Shien dalam bahasa Hou Kien bermakna “ bangun baru” yang bertujuan untuk kemajuan .
Keberhasilan ekspedisi pertambangan akhirnya mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Belitung terutama ketika dikelola oleh perusahaan GMB (Gemeenschapplijke Mijnbowmaatscppij Billiton )
Sekian lama dibawah pengaruh Belanda, pada tanggal 10 April 1942 sejumlah 2000 orang tentara Jepang mendarat di Tanjung Pandan dengan menggunakan perahu motor dan kapal tunda. Jepang berupaya untuk membumi hanguskan hal-hal yang terkait dengan administrasi dan produksi Belanda termasuk menenggelamkan kapal keruk, tambang dalam Kepala Kampit dengan sengaja dibanjiri sehingga tidak dapat beroperasi. Pada Tahun 1943 terdapat 23 lokasi tambang dengan produksi 633 ton sedangkan dalam tahun 1945 tinggal bekerja 6 tambang saja dengan penurunan produksi yang sangat drastis yakni hanya 51 ton.
Pada saat pemerintahan kolonial Belanda masih menerapkan secara mutlak sistem sentralisasi dalam pemerintahan yaitu Goweten dikepalai Residen, Afdelingen dikepalai oleh Asisten Residen dan Onder Afdelingen dikepalai oleh Controlleur dan pada abad XVIII itu pula khususnya pada periode pemerintahan VOC tahun 1722 termasuk periode pemerintahan Daendless tahun 1808 dan Raffles tahun 1811 diperkenalkan nama-nama pangrehpraja seperti Bupati, Patih, Camat dan Lurah/Kepala Desa.
Selanjutnya dikenal sistem desentralisasi dalam pemerintahan di Indonesia saat diterbitkannya Desentralisasi Wet 1903, yang kemudian setelah 19 tahun diubah dengan Bestuurhervorming Wet yang mengenai tiga tingkat daerah otonom yaitu provinsi (provinsi ordonansi) kabupaten (regensche ordonansi) dan kota (staatsgmente ordonansi). Berdasarkan acuan landasan hukum diatas dengan Staatsblad (STBL) 1933 No.565 Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan menjadi Residentie en Orderherichgheiden dengan pulau utama Bangka sebagai Residen dan Belitung sebagai Onder Afderlingen yang dipimpin oleh Asisten Residen
TANJUNGPANDAN DI AWAL KEMERDEKAAN
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia baru diterima oleh Pemerintah Belitung pada tanggal 6 September 1945 yang dikirim oleh Residen Bangka Belitung (Masjarif) kepada Demang KA.Latif yang bertindak sebagai Wakil Pemerintah Guntyo di Tanjungpandan. Keterlambatan maklumat Proklamasi Kemerdekaan ini mengundang persepsi negative terhadap kepemimpinan Demang KA.Latif
Pada tanggal 29 September 1945. K.A. Latif digantikan oleh Muhammad Jusuf dari Bangka sebagai pejabat pemerintah Jepang di Pangkal Pinang (disebut Busyuzityo) yang berpangkat Departements Hoofd. Namun masyarakat menilai, Mohammad Joesoef masih memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kemerdekaan Republik Indonesia seperti pendahulunya.
Pada tanggal 16 Oktober 1945, Bunsyuzityo mengundang dan mengumpulkan semua pegawai pemerintah untuk kemudian mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu semua pegawai pemerintah mengangkat sumpah sebagai pegawai Republik Indonesia. Inilah tonggak pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan di Belitung
Akhirnya K.A. Mohammad Joesoef memutuskan untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia di Tanjungpandan pada tanggal 16 Oktober 1945 bertempat di gedung Sekolah Holland Indische School (HIS) yang sekarang SMP Negeri 1 Tanjungpandan dan dilanjutkan dengan pembentukam Komite Nasional Indonesia esok harinya tanggal 18 Oktober 1945 di tempat yang sama. Pada saat yang sama mendarat pesawat terbang Catalina di Pelabuhan Tanjungpandan (muara sungai Cerucuk) yang membawa pegawai NV.GMB Verschure dan Van der Berg.
Selain sebagai pusat pemerintah dan pusat kendali produksi pertambangan, Tanjungpandan juga menjadi bagian sejarah pergerakan politik di Pulau Belitung dari organisasi Muhammadiyah (1924-1950), Partai Nasional Indonesia (1928-1943), Partai Indonesia Raya (1937-19430) hingga Noeroel Islam (1937-1943).
Tanggal 21 Oktober 1945, kapal HMS Admiral Tromp, yang dinakhkodai oleh Kolonel Laut Stamp mendarat di Pelabuhan Tanjungpandan. Dalam kapal tersebut ikut serta tentara NICA (Nederlands Indies Civiel Administration) yang dipimpin oleh Mayor Textor. Tentara NICA langsung menduduki kantor polisi, kantor telegraf, tangsi militer, rumah sakit dan menjaga tempat-tempat strategis lainnya. Pendaratan ini memicu perlawanan. Pada bulan November 1945 pergerakan fisik semakin tidak bisa dihindari. Sejumlah tokoh dari Sjuk antara laini Mad Daud Malik, Muhani Mahran, Kulup Kamarudin, R.Margono terlibat dan menggelorakan pertempuan dan terkonsentrasi ke Tanjungpandan.
Pasca pergerakan fisik, Tanjungpandan masih menjadi bagian dari kegiatan pergerakan politik seperti Partai Indonesia Muda (1946-1951) Panitia Moektamar Rakyat Indonesia (PAMORI) yang diketuai oleh Dr.Marsidi Joedono, Persatuan Kaum Buruh Indonesia atau PERBAKI Belitung (1945-1947) dipelopori oleh Dr.Marsidi Joedono, Latumenten, Asim Idris, Billiton Raad atau Dewan Belitung (1946-1948 )
Kota Tanjungpandan melewati berbagai pergolakan sebelum akhirnya suasana kota menjadi kondusif. Sekitar tahun 1951 Bung Karno dan Bung Hatta mendarat di Pelabuhan Udara Buluh Tumbang. Selama berada di Tanjungpandan, Bung Karno sempat berorasi di Gedung Nasional sementara Bung Hatta meresmikan Pabrik Keramik.
Tanjungpandan berkembang karena memiliki infrastruktur layaknya kota pesisir dan menjadi pusat administrasi dan pusat pertumbuhan di Pulau Belitung. Selain Dipati, Tanjungpandan merupakan kepanjangan dari pemerintah yang berpusat di Bangka.
TANJUNGPANDAN PUSAT PEMERINTAHAN
Penyelenggaran Pemerintahan dari tahun 1950 hingga tahun 2002 (Pembentukan Provinsi Bangka Belitung), Pulau Belitung termasuk Daerah Tingkat II Sumatera Selatan yang beribukota di Tanjungpandan. Pada awalnya terdiri dari 4 wilayah kecamatan, yaitu :
1. Kecamatan Tanjungpandan
2. Kecamatan Manggar
3. Kecamatan Gantung
4. Kecamatan Membalong
Sampai tahun 1971, masyarakat Belitung sangat mengenal dan terikat dengan tiga unsur pokok (Tritunggal) sebagai sesepuh masyarakat desa yaitu Lurah, Penghulu dan Dukun, yang masing-masing mempunyai tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat desa. Pada tahun 1924 mulai dibentuk kelurahan sampai batas tertentu adalah otonomi dimana Belitung Barat terdiri dari 28 kelurahan dan Kewedanaan Belitung Timur dengan 20 kelurahan .
Isu membentuk wilayah pemerintah yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan pernah muncul ketika mengusulkan membentuk negara federal BABERI (Bangka Belitung Riau). Untuk kepentingan tersebut dikirim utusan untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada tahun 1949 yakni Saleh Achmad dan Dr. Lim Chai Lie dari Bangka serta Kiai Agus Yusuf dari Belitung, bersama dengan wakil negara bagian lainnya serta wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada masa pemerintahan RIS, KA.Yusuf yang menjabat sebagai Demang (Bupati) bersama Tjhang Tjin Kon mewakili Bangka Belitung dalam delegasi RIS di Konferensi Meja Bundar di Denhaag Belanda, pada tanggal 27 Desember 1949. Sebagai Wakil Kepala Daerah Belitung diangkat Prof.Dr.H.Marsidi Joedono. Selain Joedono (orang tua dari Billy Joedono Mantan Ketua BPK era Presiden Soeharto), jabatan Wakil Kepala Daerah dikekal dengan sebutan Bupati Muda (dijabat Panjaitan) dimasa pemerintahan Bupati Hanandjudin, dan kini (periode 2004-2009) disebut Wakil Bupati.
Namun demikian, setelah pengabungan dengan NKRI, status Bangka Belitung terdegradasi turun menjadi Kabupaten, karena Perpu No.3/1956 menghapuskan status Keresidenan dan melalui UU Darurat No.4 Tahun 1956, Bangka Belitung digabungkan menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Selatan.
Masa Ke-Dipati-an telah berakhir, sejumlah Kepala Daerah telah menjadikan Kota Tanjungpandan sebagi pusat pemerintah dan yang pasti tidak lagi di Kampong Raje. Kekhawatiran terhadap muncul “kerajaan kecil “ di otonomi daerah memang selalu ada. Namun mereka yang telah berbuat sudah layak kita hargai , yang salah diperbaiki yang benar ditauladani. Kami, Komunitas Telinsong Budaya hanya mengumpulkan dengan segala hormat catatan ini pun masih butuh koreksi. Kami menghargai dan mentauladani pemimpin kami, para Bupati maupun pejabat Bupati yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah di Pulau Belitung.
1. Adji Murod (1950-1952)
2. Mustafa Ratu Tunggal (1953-1954)
3. Oemar Said (1955)
4. Zainal Abidin Pagar Alam (1955-1958)
5. Raden Abdullah (1959-1960)
6. Raden Sumbadjie (1960-1961)
7. Wahab Adjis (1951-1967)
8. Letkol (Purn) TNI AU H.Achmad Sanusi Hananjuddin (1967-1972)
9. Koesnio Hadi (1973-1977)
10. Datuk Lela Siregar, SH (1977-1978)
11. Mas Sofyan (1978-1980)
12. Cholil Aziz, SH (1980-1981
13. Kolonel (Czi) H.Soemarsono (1981-1986)
14. Kolonel (Czi) H.AS.Kristyanto (1986-199
15. Letkol Inf Urip TP.Alam (1991-24 Sep 1998)
16. Nang Ali Solichin (24 Sep 1998- 6 Maret 1999)
17. Ishak Zainudin, Bsc (1999 – 26 Februari 2004)
18. Ir.H.Darmansyah Husein (2004-2009)
No comments:
Post a Comment